Koreografi Perampasan: Membaca Ulang Wajah Pembangunan dari Sudut yang Kerap Terabaikan

Rumelu.com: Di tengah berbagai narasi tentang pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan modernisasi, sering kali muncul pertanyaan yang jarang mendapat perhatian: siapa yang sebenarnya diuntungkan, dan siapa yang harus menanggung dampaknya?

Pertanyaan itulah yang tampaknya menjadi benang merah dalam buku Koreografi Perampasan: Menggugat Kuasa, Ruang Kerja, dan Meja Makan karya Widhyanto Muttaqien.

Dari judulnya saja, buku ini menawarkan perspektif yang tidak biasa. Kata "koreografi" mengisyaratkan bahwa perampasan bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan rangkaian proses yang melibatkan banyak aktor, kebijakan, dan kepentingan yang bergerak secara teratur layaknya sebuah pertunjukan. Sementara itu, frasa "ruang kerja" dan "meja makan" menunjukkan bahwa dampak perampasan tidak hanya terjadi pada lahan atau sumber daya alam, tetapi juga menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat.

Berdasarkan testimoni yang tercantum pada sampul belakang, buku ini berupaya mengkritisi cara kerja pembangunan dan pengelolaan ruang yang sering kali didominasi logika kapitalisme. David Tobing dari STF Driyarkara menilai karya ini sebagai upaya untuk mengembalikan perhatian publik pada niat dan tujuan awal kebijakan publik, terutama ketika manfaat dan kerugiannya dirasakan secara tidak seimbang oleh masyarakat.

Sementara itu, Ernan Rustiadi dari IPB University melihat buku ini sebagai kritik multidisipliner terhadap nalar pembangunan di Indonesia. Menariknya, kritik tersebut tidak disampaikan melalui jargon akademik yang rumit, melainkan melalui pengalaman dan pengamatan yang berangkat dari berbagai persoalan nyata yang terjadi di lapangan.

Buku ini juga mendapat perhatian dari Fathin Robbani Sukmana, yang menyebutnya sebagai semacam "manual" bagi mereka yang tidak ingin hanya menjadi penonton dalam berbagai proses perampasan yang terjadi di sekitar mereka. Melalui analisis yang disajikan, pembaca diajak melihat bahwa di balik proyek pembangunan, keputusan birokrasi, maupun kebijakan publik, terdapat manusia-manusia yang terdampak secara langsung.

Salah satu kekuatan buku ini tampaknya terletak pada kemampuannya menghubungkan isu-isu besar dengan kehidupan sehari-hari. Jika banyak buku tentang pembangunan berbicara pada level makro, Koreografi Perampasan justru membawa pembaca pada ruang yang lebih dekat: tempat bekerja, ruang hidup, dan bahkan meja makan keluarga. Pendekatan semacam ini membuat isu ketimpangan dan keadilan sosial menjadi lebih mudah dipahami karena dikaitkan dengan pengalaman yang akrab bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, Koreografi Perampasan bukan sekadar buku tentang kritik pembangunan. Buku ini merupakan ajakan untuk melihat kembali hubungan antara kekuasaan, kebijakan, ruang hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Melalui perspektif yang kritis, Widhyanto Muttaqien mengingatkan bahwa pembangunan seharusnya tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan atau megahnya proyek fisik, tetapi juga dari sejauh mana ia menghadirkan keadilan bagi warga yang hidup di dalamnya.

Bagi akademisi, aktivis, mahasiswa, pegiat kebijakan publik, maupun masyarakat umum yang ingin memahami sisi lain pembangunan di Indonesia, buku ini menawarkan bahan refleksi yang relevan dan layak untuk didiskusikan lebih lanjut.